Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Aspirasi yang disuarakan pada unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat tergabung dalam Aliansi Kukar Menggugat di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (1/9/2025) lalu, tidak hanya mengangkat isu nasional. Mereka juga membawa persoalan daerah, salah satunya terkait pencairan tahap pertama Beasiswa Kukar Idaman.

Menanggapi hal itu, saat dikonfirmasi awak media Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal penuh aspirasi yang disuarakan.

Akbar menilai aksi tersebut merupakan bentuk nyata keinginan masyarakat agar suara mereka benar-benar diperhatikan.

“Banyak mahasiswa yang menyuarakan soal beasiswa. Itu kita dukung sepenuhnya. Anggaran harus diprioritaskan pada pendidikan, bukan kegiatan seremonial,” ujar Akbar.

Lebih lanjut Akbar menjelaskan saat ini konsentrasi DPRD Kukar adalah memastikan program yang langsung berdampak pada masyarakat tetap berjalan, khususnya di bidang pendidikan.

Menurutnya, keberlanjutan beasiswa harus dipastikan, karena menyangkut kebutuhan banyak mahasiswa dan pelajar di Kukar.

Bahwa aspirasi yang disuarakan pada aksi unjuk rasa terebut juga sudah dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

Penandatanganan dilakukan di hadapan mahasiswa, anggota dewan, dan aparat keamanan sebagai bentuk keseriusan lembaga Legislatif menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga, Akbar turut menyoroti efisiensi anggaran. Ia menilai belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada sektor yang mendesak, bukan pada kegiatan hiburan yang sifatnya tidak prioritas.

“Kalau memang kita sedang dalam kondisi efisiensi, sebaiknya hentikan dulu konser-konser besar. Lebih baik alokasinya diarahkan untuk hal yang lebih penting,” tegasnya.

Akbar memastikan bahwa seluruh tuntutan akan dikawal hingga selesai. Ia menegaskan, aspirasi yang menjadi ranah kewenangan daerah akan segera ditindaklanjuti, sementara yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat akan disampaikan sesuai prosedur.

“Apa yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti di meja DPRD. Kami pastikan akan terus dikawal hingga ada penyelesaian,” tutup Akbar. (Adv/Tan)